-

Tenaga honorer pun berhak dapat THR

 Selasa, 29 Mei 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 3392 

NASIONAL- Pegawai Negeri Sipil telah kebanjiran kabar gembira karena akan mendapat tunjangan hari raya sekaligus gaji ke-13 menjelang Idul Fitri tahun ini.

Kabar gembira pun tak hanya milik PNS, karena tenaga honorer di tingkat pusat mendapatkan haknya berupa tunjangan hari raya (THR). Adapun tenaga honorer di daerah, termasuk guru honorer, pemberian THR tergantung kemampuan keuangan daerah.

Kepastian tenaga honorer mendapatkan tunjangan hari raya tahun diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laman facebook.com/smindrawati/posts/1971550182918974" target="_blank">facebook terverifikasi.

Pegawai honorer di instansi pusat seperti sekretaris, satuan pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy dan cleaning service) dibayarkan tambahan sebesar satu bulan honor sebagai THR.

Sri Mulyani, menyatakan bahwa anggaran THR bagi tenaga honorer itu sudah termasuk alokasi DIPA masing-masing kantor pada Belanja Barang Operasional Perkantoran, bukan Belanja Pegawai.

Alokasi dana bagi pegawai honorer untuk kebutuhan pembayaran THR pada Juni 2018 sebesar Rp440,38 miliar. THR bagi tenaga honorer ini diatur melalui surat Dirjen Perbendaharaan No S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018.

"Saat ini satuan kerja Pemerintah Pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri," kata Sri Mulyani.

Bagi pegawai non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian Pegawai non-PNS yang diangkat melalui SK Menteri itu diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK No 53 Tahun 2018. Termasuk di dalamnya dokter PTT, bidan PTT dan tenaga penyuluh KB.

Adapun pegawai honorer di Pemerintah Daerah, Sri menyatakan, pemberian honorarium bagi PNSD dan non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan mereka benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah sebenarnya tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD. Sebab, honor bagi tenaga mereka pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

THR untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR.

Sementara kebijakan THR untuk guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru (TKG) di daerah terpencil. Pemerintah Provinsi dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada guru berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selain itu juga atas persetujuan DPRD.

Hal ini diatur dalam Pasal 63 PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Kebijakan pemberian TPP bagi guru berbeda di masing-masing daerah. Ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru dan ada daerah yang tidak memberikan TPP karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo Rabu (23/5/2018) itu menyebutkan, THR akan diberikan sesuai gaji pada Mei dan dibayarkan pada Juni 2018.

"Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa THR dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan tambahan dan tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani seperti dinukil dari Setkab.go.id.

Alokasi pembayaran gaji/pensiun/tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 adalah sebesar Rp35,76 triliun atau meningkat 68,92 persen dari pembayaran tahun 2017. Perinciannya adalah THR Gaji sebesar Rp5,24 triliun; THR Tunjangan Kinerja Rp5,79 triliun; THR Pensiun Rp6,85 triliun; Gaji ke-13 Rp5,24 triliun; Tunjangan Kinerja ke-13 Rp5,79 triliun; dan Pensiun/Tunjangan ke-13 sebesar Rp6,85 triliun.

Awalnya kabar THR dan gaji ke-13 itu tak menjelaskan hak tenaga honorer. Kebijakan pemerintah yang memberikan THR kepada PNS dinilai tidak adil karena tenaga honorer, di tingkat pusat maupun daerah, disebut tidak bakal mendapatkan THR.

"Jangankan THR, status saja tidak diakui oleh pemerintah. Bagaimana mau mendapatkan THR? Tidak ada THR untuk honorer. Status saja tidak ada. Kalau dapat THR paling urunan (sumbangan) dari teman-teman sejawatnya. Kalau tidak, ya siapa yang mau ngasih," ujar Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi.

Persoalan THR bagi tenaga honorer juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih. Saat ini, ada 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia.

"Selayaknya, sudah menjadi perhatian pemerintah RI mengenai nasib guru honorer, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tetapi THR pun enggak ada," ujar Abdul Fikri melalui Viva.co.id.

 

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Tenaga honorer pun berhak dapat THR

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE