-

Tebo Melawan Lupa

 Senin, 8 Juni 2015  | LintasBarat.com |  Dilihat 1890 

NLB- Maret, April, Mei hingga Juni, ingatkah masyarakat Provinsi Jambi khususnya masyarakat Kabupaten Tebo tentang adanya turunya Satuan Petugas Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia secara langsung ke Bumi Sentak Galah Serengkuh Dayung.

Saaitu, dikabarkan hampir semua media cetak dan eltronik baik lokal Jambi maupun nasional, keberadaan tim Satgasus Kejagung RI ke Kabupaten Tebo adalah untuk melengkapi sejumlah bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah tanah kelahiran Sultan Thaha Saifuddin sang-pahlawan Negeri Jambi itu?...

Ternyata, mereka (Satgasus Kejagung RI-maksudnya) turun ke Kabupaten pemekaran yang dulu sebelumya Bute (Bungo-Tebo) itu, tidak menyelidiki satu kasus korupsi, melainkan banyak kasus korupsi yang sedang menjadi target pihak institusi pengak hukum tertinggi di negeri ini.

Salahsatunya, soal pembangunan proyek pengaspalan jalan di Muara Niro tahun anggaran 2013-2014. Kegiatanya berada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo, dengan kerugian negara senilai Rp 63 miliar, wow....!!! angka yang boombastis ya?...

Nah, kasus dugaan korupsi ini, ternyata sudah ada ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejagung RI, yakni pejabat bernisial Joko Pariadi selaku Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Tebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan ada juga dua orang rekanan atau kontraktor yang mengerjakan pekerjaan mega proyek tersebut, sebut saja, Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Paraduan dan Hasoloan Sitanggan sebagai Direktur PT. Bunga Tanjung Raya.

Perlu diketahui bahwa dugaan terjadi praktek Tipikor pada proyek jalan aspal di Dinas PU itu telah merugikan negara miliaran rupiah terdapat pada paket 11 Jalan Muaro Niro sepanjang 5,84 KM ini dikerjakan PT Bungo Tanjung Raya melalui APBD Kabupaten Tebo anggaran tahun 2012/2013 senilai Rp.27 Miliar, maupun pengerjaan proyek jalan pada paket 10 dengan panjang jalan aspal sekitar 19,8 KM dikecamatan Rimbo Bujang ini dikerjakan oleh rekanan PT Rimbo Peraduan dana yang digelontorkan Dinas PU melalui APBD Tebo tahun 2014 senilai 56 Miliar.

Dan tim Satgasus Kejagung RI juga sudah pengambilan sample aspal jalan dan tanah campuran pada proyek paket 11 jalan di Muaro Niro kecamatan tujuh koto dan aspal jalan paket 10 jalan 21 Kecamatan Rimbo Bujang yang diambil oleh tim Satgasus Kejagung RI dan didapingi dari Tim ahli dari Bandung, Iwan Riswan selaku Badan Penelitian Jalan dan Jembatan Kementrian PU, bahwa hasil sampel tersebut dibawa ke laboratorium Bandung guna dilakukan pengujian dan hasilnya baru bisa diketahui sekitar satu bulan kedepan.

Seperti yang dikutip disejumlah media online, bahwa soal hasil pengujian sample aspal untuk proyek paket 11 dan 10 akan bisa diketahui dalam satu bulan kedepan,  “Soal hasil uji sampel aspal proyek paket 11 dan 10 baru bisa diketahui satu bulan kedepan,” jelas Reinhard selaku ketua Tim Satgasus Kejagung.
Lalu, soal indikasi Tipikor di Dinas Perkbunan (Disbun) Kabupaten Tebo itu, warga Jambi atau Tebo sendiri tahu soal apa?.....

Kalau kasus dugaan Gratifikasi yang patut diduga melibatkan Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto, Bupati Tebonya, tahu nga’ yah?........

Nah, tuh, mega proyek Islamic Center yang sampai detik ini belum ada serah terima pekerjaanya, katanya juga menjadi target Kejagung, bener nga’ sih?..........

Nah, yang baru-baru ini, tuh, proyek rehabilitas kantor tepatnya di ruangan kantor Bupati, sudah bocor, ikut jadi target Kejagung atau Kejaksaan Negeri Tebo saja, banyak bener ya kasus dugaan Korupsi di Tebo ini?.....

Kalau dugaan kasus proyek pembangunan infrastruktur yang nama programnya Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011, ini salah satu bisa menjadi kebijakan yang perdana bagi Bupati Tebo Terpilih saat itu?..... (Laporan: Husein Jambi)

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Tebo Melawan Lupa

Arsip Berita

Copyright © 2017 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE