-

Selenggarakan Seminar, KPK Dorong Humas Pemerintah Transparan dan Terbuka

 Jumat, 13 Desember 2013  | LintasBarat.com |  Dilihat 1528 

LINTAS BARAT -. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi nilai-nilai transparansi dan keterbukaan melalui penggunaan media sosial, khususnya kepada para praktisi hubungan masyarakat (humas) lembaga pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan seminar kehumasan bertema “Tantangan Humas Lembaga di Tengah Sesaknya Opini Negatif Pemerintah di Media Sosial”. Seminar yang diselenggarakan pada Kamis (5/12) di Ruang Mawar, Balai Kartini, Jakarta, ini dibuka oleh Ketua KPK Abraham Samad.

Terkait tema yang diangkat, Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya menjelaskan bahwa Humas lembaga pemerintah memiliki peran vital dalam pemberantasan korupsi. Sebagai garda terdepan yang dimiliki setiap lembaga publik, Humas adalah sosok yang menjadi jembatan antara publik dan lembaganya. Terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara, KPK sebagai lembaga yang diberikan amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi mendorong setiap lembaga publik untuk transparan dan terbuka. “Ketertutupan tidak boleh dimiliki oleh lembaga publik. Munculnya berbagai medium komunikasi seperti media sosial semestinya dapat dimanfaatkan dan dijadikan medium tambahan bagi Humas untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” paparnya. 
     
Penggunaan media sosial, tambah Abraham, telah mengubah gaya hidup masyarakat. Media sosial juga telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dalam pekerjaan Humas. Para pemangku kepentingan humas lembaga pemerintah seperti wartawan, pejabat publik dan juga masyarakat secara luas memanfaatkan media sosial sebagai referensi dan sumber informasi.

Namun demikian, Abraham mengingatkan, dunia media sosial tidak selalu bersikap manis. Informasi yang berkembang di media sosial ibarat mata pisau ganda. Misalnya, tidak sedikit akun-akun tendensius yang dibuat untuk mendiskreditkan seseorang atau sebuah lembaga, dapat dengan bebas menyebarkan informasi menyudutkan yang tidak didasari fakta. Berlindung di balik akun tidak bernama, opini-opini negatif dapat dibentuk dan bukan tidak mungkin kemudian diikuti dengan pemberitaan yang bernada serupa di media konvensional. Berbagai kritik hingga opini sesat berdesakan di media sosial membutuhkan kecepatan dan transparansi untuk menjawabnya sekaligus memaksa humas lembaga untuk berstrategi menyelamatkan citra lembaganya. “Tidak hanya mencitrakan lembaga, Humas juga harus membuka ruang dialog yang lebih luas untuk publik,” pesannya.

Jajaran Humas yang hadir dalam seminar kehumasan ini adalah para praktisi Humas dari 153 instansi dan kementerian/lembaga, BUMN dan Pemerintah Provinsi. Seminar mengundang empat narasumber untuk berbagi pengalaman dan teknik-teknik memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi yang efektif kepada publik, yaitu Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Direktur PT KAI Ignasius Jonan, Penggiat Media Sosial Wicaksono dan Pengamat Komunikasi Effendi Ghazali. (kpk/sty/lb)

 

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Selenggarakan Seminar, KPK Dorong Humas Pemerintah Transparan dan Terbuka

Arsip Berita

Copyright © 2021 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE