-

Presiden Tak Akan Intervensi Kasus Meiliana

 Senin, 27 Agustus 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 4734 

HUKUM- Vonis 18 bulan yang dijatuhan Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap Meiliana terkait kasus penistaan agama sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat melakukan silaturahmi dengan presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang dipimpin ketuanya Mgr. Ignatius Suharyo, di kantor KWI, kawasan Menteng, Jumat (24/8), presiden menyatakan tak akan mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukum di pengadilan.

 “Ya saya saya tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan di wilayah hukum pengadilan,” tegas Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab, Jumat (24/8).

Anggota Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Benny Susetyo, menambahkan Komisi Yudisial perlu memberikan perhatian lebih pada persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh Meiliana, warga Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Menurutnya, dalam perkara seperti ini Komisi Yudisial (KY) harus berperan mengawasi apakah persidangan itu memenuhi persyaratan dan memastikan hakim tidak dalam tekanan. "Dan seharusnya, kalau hakim itu memutuskan tidak sesuai dengan rasa keadilan publik, maka hakim itu harus mendapat sanksi," kata Romo Benny kepada Antara di Jakarta, Sabtu (25/8).

Sebelumnya, KY mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk menghormati seluruh proses dan putusan hakim terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Meiliana. "Seluruh materi dalam persidangan merupakan otoritas hakim untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutusnya," kata juru bicara KY Farid Wajdi.

KY juga meminta kepada seluruh pihak yang merasa keberatan dengan putusan tersebut, untuk menggunakan jalur yang tersedia melalui upaya hukum. "Semua pihak selayaknya bersikap proporsional dalam memandang hasil putusan pengadilan, tidak terlalu berprasangka terhadap majelis, percayalah kepada sistem peradilan kita," ujar Farid.

Lebih lanjut, Farid mengatakan meskipun wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara merupakan hak mutlak dan independensi hakim, tapi seharusnya hal tersebut tidak diartikan bahwa hakim harus kedap atau buta terhadap rasa keadilan di masyarakat.

"KY juga terus berupaya untuk tetap objektif terkait kasus ini, namun perlu ditegaskan KY tidak akan masuk dalam ranah teknis yudisial menyangkut pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim," tutur Farid.

Mengenai advokasi hakim, KY juga meminta kepada semua pihak agar tidak mengintervensi hakim maupun pengadilan dengan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengaku prihatin terhadap putusan perkara bernomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn tersebut. Untuk itu, Komnas HAM akan mengajukan amicus curiae untuk kasus Meiliana.

Anam mengatakan, pertimbangan putusan MK No.140/PUU-VII/ MK mengingatkan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No.1/PNPS Tahun 1965. Berbagai unsur materil dalam regulasi itu perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dalam praktik. Sayangnya sejak putusan MK itu terbit 9 tahun lalu, sampai sekarang pemerintah dan DPR belum merevisi UU No.1/PNPS Tahun 1965. Akibatnya, pelaksanaan regulasi itu terus menimbulkan persoalan, kali ini menimpa Meiliana.

Selaras putusan MK itu Anam berpendapat mestinya pemerintah melakukan moratorium terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. “Kejaksaan dan Kepolisian harusnya melakukan moratorium terhadap pelaksanaan UU No.1/PNPS Tahun 1965, sebagai upaya menghargai putusan MK itu,” katanya ketika dihubungi, Sabtu (25/8).

Anam menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk hati-hati dalam menangani perkara yang berkaitan dengan norma sebagaimana diatur dalam UU No.1/PNPS Tahun 1965. Proses penyelesaiannya harus diutamakan musyawarah dan mufakat ketimbang pidana. Aparat kepolisian bisa melakukan pencegahan sebelum kasus itu mengarah pada kekerasan dan presekusi. “Kepolisian bisa mengoptimalkan lagi peran Babinkamtibmas,” usulnya.

Untuk kasus Meiliana, Anam mengatakan lembaganya masih mengkaji untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan). Dalam perkara Meiliana di PN Medan, Komnas HAM sempat diminta untuk mengajukan amicus curiae tapi permintaan itu telat karena sudah mendekati pembacaan putusan. Jika perkara itu nanti berlanjut sampai Pengadilan Tinggi, tidak menutup kemungkinan bagi Komnas HAM untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae. “Kami masih mendiskusikan ini,” ucapnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Elsam, Wahyu Wagiman, melihat vonis yang dijatuhkan kepada Meiliana tak hanya terbukti menista agama Islam tapi juga menyatakan tindakan yang dilakukan Meiliana memicu terjadinya kerusuhan di Tanjung Balai. Kerusuhan itu berujung pembakaran vihara dan kelenteng pada Juli 2016.

Wahyu menilai ada pemaksaan argumen hukum yang dikenakan kepada Meiliana sejak dakwaan diajukan oleh jaksa. Dalam dakwaan, Meiliana dianggap melanggar pasal 156a KUHP. Dasar yang digunakan yakni keluhan yang disampaikan Meiliana terhadap volume suara masjid melalui saksi bernama Kasini.

Melihat substansi pasal 156a KUHP dan konteks pembicaraan Meiliana yang dilakukan dalam ranah privat Wahyu berpendapat hal itu tidak dapat dimasukan dalam kategori permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Mengacu pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, secara implisit menyebut dimensi eksternum dari praktik peribadatan sebagai salah satu ekspresi dari hak atas berkeyakinan.

“Keluhan yang disampaikan oleh Meiliana merupakan upaya dia untuk mendudukkan posisi suara adzan dalam wilayah forum eksternum terkait dengan hak atas kebebasan beragama,” katanya dalam keterangan pers, Jumat (24/8).

Sebagaimana pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Wahyu mengatakan besaran volume azan di wilayah tempat tinggal Meiliana menjadi hak kebebasan beragama umat Islam sejauh tidak mengganggu hak-hak yang lebih asasi milik orang atau kelompok lain. Kementerian agama telah mengatur besaran volume pengeras suara Masjid di suatu lingkungan melalui instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Kep/D/101/1978.

Dalam perspektif HAM, Wahyu menyebut delik penodaan agama sebagaimana pasal 156 dan 156a KUHP dan pasal 1 UU No.1/PNPS Tahun 1965 memang bermasalah karena bertentangan dengan ketentuan internasional tentang HAM. “Delik ini melanggar hak-hak dasar yang dinyatakan dalam Pasal 18 dan 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, terutama dalam poin pembatasan yang disebutkan dalam pasal 18,” urainya.

Atas dasar itu Wahyu menilai vonis terhadap Meiliana itu tidak mempertimbangkan HAM dan mengabaikan aspek negatif penggunaan pasal penodaan agama. Mengingat perkara ini akan berlanjut ke tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan diharapkan memutus bebas Meiliana karena konteks pernyataan Meiliana yang menjadi dasar dakwaan jaksa itu tujuannya untuk memenuhi rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dijamin UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu majelis hakim PT Medan juga perlu melihat keluhan Meiliana sebagai acuan penting untuk mendudukan secara proporsional keberadaan forum eksternum dalam Hak Sipil dan Politik yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang penuh keragaman. Putusan bersalah terhadap Meiliana hanya menjadi preseden buruk dalam proses penanganan kasus hukum yang berhubungan dan merugikan kelompok minoritas.

Sumber. hukumonline.com

 

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Presiden Tak Akan Intervensi Kasus Meiliana

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE