-

Pengesahan RUU Terorisme Terganjal Satu Pasal

 Rabu, 16 Mei 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 5936 

HUKUM- Rentetan aksi terorisme mulai kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua Depok hingga ledakan bom di tiga gereja yang berlainan lokasi di Surabaya mengagetkan Indonesia. Kerusuhan di Mako Brimob memakan korban tewasnya sejumlah anggota Brimob dan narapidana kasus terorisme. Belum lagi rangkaian aksi bom bunuh diri di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo yang berujung duka bagi masyarakat Indonesia.

Namun di sisi lain, Revisi Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak juga kunjung rampung. Desakan agar pembahasan RUU tersebut dapat segera diselesaikan sehingga bisa disahkan menjadi UU pun menguat. Ketua DPR Bambang Soesatyo berpandangan pembahasan RUU Terorisme di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR dengan pemerintah sudah pada tahap penyelesaian.

Setidaknya sudah 99 persen pasal dalam RUU sudah diketuk. Karena itulah, RUU tersebut sejatinya sudah siap untuk disahkan menjadi UU sebelum reses masa sidang lalu. Namun sayang, lanjut Bambang, terdapat satu pasal yakni terkait dengan pendefinisian terorisme. Ia yakin, bila pendefinisian yang diatur dalam Pasal 1 sudah disepakati antara DPR dan pemerintah, maka RUU tersebut sudah dapat diselesaikan secara keseluruhan.

“RUU tersebut bisa dituntaskan,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/5).

Anggota Komisi II Firman Subagyo menambahkan, Panja DPR dan pemerintah mesti mempercepat pembahasan RUU. Alasannya karena UU yang baru dapat mendukung dan memberikan landasan hukum bagi aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana terorisme. Menurutnya, DPR dan pemerintah mesti lebih serius menyelesaikan pasal terkait pendefinisian terorisme.

Mantan Wakil Ketua Badan Legislasi itu berpendapat molornya penyelesaian pembahasan RUU tersebut diakibatkan adanya ego sektoral antar lembaga di pemerintahan. Akibatnya, terjadi tarik menarik kepentingan. Kendati demikian Firman mengakui masih terdapat kekurangan dalam UU 15/2003.

Akibatnya, aparat penegak hukum tidak leluasa dalam bertindak represif. Begitu pula dengan belum masuknya keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme. Sebab itulah kebijakan dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme mesti dievaluasi melalui RUU tersebut. “Pasti harus dipercepat. Karena UU ini akan sangat mendukung dan memberikan satu landasan hukum bagi penegak hukum,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas Pusat, Agum Gumelar meminta DPR dapat segera menyelesaikan RUU tersebut. Pasalnya, dampak aksi terror yang dilakukan para pelaku cukup besar, bahkan banyak korban berjatuhan. Ini dikarenakan UU 15/2003 memiliki kelemahan sehingga penanganan tindak pidana terorisme menjadi lamban.

Mantan Komandan Kopassus itu berpendapat melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hasil revisi, setidaknya ke depan menjadi payung hukum yang kuat dalam memerangi aksi-aksi teror  hingga ke jaringan sel-sel yang paling dalam. “UU terorisme yang baru juga diharapkan dapat mencegah berkembangnya bibit-bibit terorisme di Indonesia karena UU Terorisme yang baru nantinya memiliki daya tangkal terhadap berkembangnya sel-sel terorisme,” ujarnya.

Direktur eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maksimus Ramses Lalongkoe menilai dengan mempercepat pembahasan revisi UU 15/2003 dan mengesahkan menjadi UU bakal mempermudah kerja-kerja aparat dalam melakukan tindakan preventif terhadap pelaku. Menurutnya aksi teror bom belakangan mesti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan DPR agar pula mempercepat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tak kalah penting, komitmen pemerintah dan DPR amatlah diharapkan dalam merampungkan RUU tersebut. Sebaliknya bila lamban, maka aparat bakal kesulitan dalam mengambil sikap preventif untuk mencegah niat para pelaku. Bagi Ramses, pencegahan perbuatan suatu tindak pidana teror dapat dilakukan sepanjang UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan payung hukum yang jelas

“Namun nyatanya, sampai saat ini proses revisi UU terorisme belum juga rampung dibahas,” ujarnya. 

sumber. hukumonline.com

 

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Pengesahan RUU Terorisme Terganjal Satu Pasal

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE