-

Mendagri Hanya Mewakili Pemerintah Bahas RUU MD3, Tidak Terlibat Dalam Pembahasan RUU KPK

 Sabtu, 14 September 2019  | LintasBarat.com |  Dilihat 136 

NASIONAL-  Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, Kementerian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi wakil Pemerintah untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3), bukan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Mendagri dan Menkumham hanya ditugaskan wakili Pemerintah dalam pembahasan RUU MD3, sedangkan untuk pembahasan RUU KPK ditugaskan untuk Menkumham dan Menpan-RB," kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (13/09/2019).

Penunjukan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai wakil pemerintah bersama Menkumham dalam persetujuan revisi UU MD3 ditegaskan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-984 / M.Sesneg / D-1 / HK.00.03 / 09/2019 tertanggal 6 September 2019 dan Surat Presiden RI yang ditunjuk untuk Ketua DPR RI dengan Nomor RI-41 / Pres / 09/2019 tertanggal 10 September 2019.

"Dengan ini kami menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-Undang ini (UU MD3)," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan yang dimasukkannya.

Dengan demikian, terdapat kesalahan dalam salah media online yang keliru memberitakan Mendagri mewakili Pemerintah dalam Revisi Undang-Undang KPK, sebaliknya Mendagri mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU MD3.

Puspen Kemendagri       

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Mendagri Hanya Mewakili Pemerintah Bahas RUU MD3, Tidak Terlibat Dalam Pembahasan RUU KPK

Arsip Berita

Copyright © 2019 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE