-

KPK Tetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Sebagai Tersangka Penerima Suap PLTU

 Senin, 16 Juli 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 3438 

Sedangkan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo disangka sebagai pemberi suap. KPK masih mendalami peran pihak lain seperti oknum PLN, perusahaan konsorsium, hingga anggota Komisi VII.

HUKUM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dari kegiatan penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat 13 Juli 2018. Mereka adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mendapatkan sejumlah bukti adanya dugaan persekongkolan dan penerimaan uang sebagai fee terkait salah satu dari proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Diduga ada penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1 (2 x 300 mega watt) di Provinsi Riau.

"KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, hingga KPK melakukan tangkap tangan pada hari Jumat, 13 Juli 2018 sore di Jakarta," kata Basaria di kantornya, Sabtu (14/7).

Pada penangkapan kemarin, KPK mengamankan 13 orang. Selain Eni dan Kotjo, ada nama Tahta Maharaya yang merupakan staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris Kotjo, M. Al Khafidz suami dari Eni yang juga sebagai Bupati Temanggung terpilih, serta 8 orang lainnya yang merupakan supir, ajudan, hingga staf.

Basaria menjelaskan kronologis kejadian ini bermula pada Jumat (13/7) siang, tim mengidentifikasi terjadi penyerahan uang dari Audrey sekretaris Kotjo, kepada Tahta Maharaya yang merupakan Staf dan Keponakan Eni sebesar Rp500 juta bertempat di ruang kerja Audrey di lantai 8 Graha BIP, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sorenya sekitar pukul 14.27 WIB, tim mengamankan Tahta di parkiran basement kantor di Graha BIP.

"Dari tangan TM (Tahta Maharaya) diamankan uang sejumlah Rp500juta dalam pecahan Rp100 ribu dibungkus dalam amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam," kata Basari.

Setelah itu, tim KPK naik ke lantai 8 Graha BIP yang merupakan kantor PT APAC Inti untuk mengamankan Audrey. Kotjo diketahui juga pemegang saham di perusahaan tekstil tersebut. Dari sana, tim mengamankan dokumen berupa tanda terima penyerahan uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Menyusul kemudian, KPK juga mengamankan Johannes Kotjo di lokasi yang sama. "Paralel, tim KPK lainnya mengamankan EMS (Eni Maulani Saragih) di rumah dinas Menteri Sosial di Widya Chandra sekitar pukul 15.21 WIB bersama seorang supirnya," terang Basaria. Kemudian beberapa staf dan pihak lainnya juga turut diamankan.

"Diduga penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada EMS dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1," pungkasnya.

Ini bukanlah penerimaan pertama, KPK menduga sudah empat kali Eni menerima suap dari Kotjo yang jumlah total mencapai Rp4,8 miliar. Pertama, Desember 2017 sebesar Rp2 Miliar, Maret 2018 Rp2 Miliar, dan 8 Juni 2018 Rp300juta. Diduga Peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam, penyidik menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara secara bersama-sama terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 2 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima  EMS (Eni Maulani Saragih) Anggota Komisi VII DPR Rl, diduga sebagai pemberi JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo)," ujarnya.

Dilakukan pengembangan

Dalam mengerjakan proyek PLTU Riau-1, Blackgold tidak sendiri. Ia tergabung sebagai konsorsium dengan perusahaan lain seperti PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC). Perusahaan itu akan mengembangkan, membangun, mengoperasikan dan memelihara tambang batu bara mulut berukuran 2 x 300 MW pembangkit listrik Riau-1.

Basaria Panjaitan mengakui ada konsorsium itu. Pihaknya pun akan melakukan pengembangan apakah ada perusahaan lain yang tergabung dalam konsorsium juga memberikan uang suap. "Pemeriksaan sementara belum menyangkut konsorsium lain, apa ada pengembangan masih akan dikembangkan," pungkasnya.

Begitu pula dengan adanya dugaan keterkaitan oknum PT PLN. Menurut Basaria, ada hubungan pekerjaan antara Blackgold dengan PLN terkait pembangunan PLTU. Dari sinilah pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Hubungan dengan PLN apa pasti ada keterkaitannya dengan pekerjaan, tetapi apa pihak PLN terima sesuatu akan ada pengembangan, tapi bagaimana. Pasti ada keterkaitan soal pekerjaan," jelasnya.

Termasuk pula apakah ada anggota dewan lain khususnya Komisi VII yang juga terima uang, KPK pun akan menelusuri hal itu. "Untuk hari ini masih ke EMS, Rp4,8 miliar apa ini kemana belum bisa kita berikan info itu," terangnya.

Selang beberapa saat setelah konferensi pers, Johannes Kotjo disusul kemudian Eni keluar gedung KPK dengan menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK. Keduanya enggan membuka suara terkait kasus yang membelitnya ini.

"JBK ditahan 20 hari pertama di rutan cab KPK di Gedung KPK Kav. C-1, EMS EMS ditahan 20 hari pertama di rutan cab KPK di Kantor KPK kav K-4," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Sumber. hukumonline.com

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : KPK Tetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Sebagai Tersangka Penerima Suap PLTU

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE