-

Kontrol Pemilik Media dan Kekuasaan Sama Buruknya Terhadap Demokrasi

 Minggu, 9 Februari 2014  | LintasBarat.com |  Dilihat 2073 

LINTAS BARAT, Nasional - Hegemoni pemilik modal dari bisnis media massa yang berkecimpung di dunia politik mengkhawatirkan demokrasi. Hegemoni dan kontrol dari kekuasaan terhadap kehidupan demokrasi juga buruk.

"Saya harus mengatakan itu sama buruknya dengan hegemoni dan kontrol pemilik modal pers yang melebihi kepatutannya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Benteng Marlborough, Bengkulu, Minggu (9/2) siang.

Dalam sambutannya, Presiden SBY juga menyinggung beberapa persoalan lain yang dihadapi pers Indonesia saat ini. Misalnya yang saat sekarang ini sering menjadi polemik di masyarakat luas, 

perdebatan mengenai trial by the court dan trial by the press.

"Pers tentulah menghormati pengadilan, tapi pengadilan juga menghormati kebenaran dan keadilan. Dan semuanya untuk rakyat sehingga tidak perlu kita harus bertempur melihat isu ini," ujar SBY, yang menyampaikan hal ini sebagai 'Sahabat Pers'.

Isu lainnya adalah mengenai itikad baik pemberitaan. Presiden mengingatkan, dalam Kode Etik Pers, pasal 1 mengatakan bahwa wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang 

akurat, dan tidak beritikad buruk.

Menurut Presiden, kemerdekaan pers adalah pupuk demokrasi. "Oleh karena itu, sebagai pupuk, hendaknyalah para insan pers menyerukan semangat anti fitnah, karena fitnah --yang lebih dari pencemaran nama baik-- itu hama demokrasi," Presiden SBY menegaskan.

Selain itu, pers perlu memikirkan berita apa yang disampaikan kepada masyarakat mengingat adanya jarak antara kemerdekaan pers dan daya kritis masyarakat. Di dalam masyarakat yang memiliki daya kritis dan kekuatan penalaran yang tinggi, maka masyarakat itu mampu mengkritisi isu-isu apapun. "Tapi jika daya krisis dan penalaran belum terlalu kuat, semua isu benar atau salah akan ditelan," Presiden menjelaskan.

Dan isu terakhir yaitu tentang pendapat yang mengatakan right or wrong is my country dan right is right, wrong is wrong. Untuk pendapat yang pertama, ada yang mengatakan sebagai nasionalisme dan patriotismenya tinggi. Sementara untuk pendapat kedua, meskipun bangsa sendiri, kalau salah katakan salah. Terkait hal ini, Presiden SBY mempunyai pemikiran sendiri.

"Sebetulnya ada jalan tengahnya yang saya anut selama ini. Karena benar atau salah adalah negara kita, mari kita jaga agar negara kita benar dan janganlah salah. Saya kira ini pilihan ketiga yang patut kita tempuh," kata SBY. "Bukan berarti saya menjadi internasionalis, tetapi saya harus menegakkan semua itu," tambahnya. 

 

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Kontrol Pemilik Media dan Kekuasaan Sama Buruknya Terhadap Demokrasi

Arsip Berita

Copyright © 2017 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE