-

Ketua Bawaslu, Abhan: Kompetisi Pemilu 2019 Lebih Keras

 Senin, 25 Maret 2019  | LintasBarat.com |  Dilihat 190 

Bawaslu harus dapat menjalankan fungsi pencegahan atas pelanggaran pemilu, penindakan, dan quasi-yudisial

POLITIK- Hujan yang mengguyur Pulau Dewata belum juga reda sejak sore. Namun suasana diskusi yang mengangkat tema ‘Peran Media Menghadapi Hoax pada Pemilu 2019’ di salah satu ruangan Hotel Mercure Hervestland Kuta tetap berangsung hangat. Nampak hadir dalam diskusi tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Abhan Misbah, anggota Bawaslu Mohammad Afifudin, serta sejumlah penggiat Pemilu.

Acara itu digelar Badan Pengawas Pemilu, lembaga pengawas pesta demokrasi yang dinahkodai Abhan. Di pundak pria kelahiran Pekalongan 12 November 1968 inilah kini dibebankan amanah mengawasi dugaan pelanggaran pemilu. Tantangannya tidak sederhana, apalagi peserta pemilu banyak, wilayah yang diawasi pun begitu luas.

Abhan mendapatkan gelar magister hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Ayah dua anak ini sudah punya pengalaman mengawasi pemiu karena pada 2008-2009 ia tercatat sebagai Ketua Panwaslu Jawa Tengah. Sempat menjalani profesi sebagai advokat, Abhan kembali terpilih menjadi Ketua Bawaslu Jawa Tengah periode 2012-2017. Kini ia mendapatkan amanah untuk tingkat nasional, menjadi Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

Di sela-sela kegiatan di Bali, Abhan menyediakan waktu untuk wawancara khusus dengan hukumonline. Berikut petikannya.

Bagaimana rasanya melakukan pengawasan di Pemilu kali ini?

Pertama, tentu pengawasan Pemilu 2019 ini berbeda dengan pengawasan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena ini pemilu serentak pertama antara pileg (Pemilihan Legislatif) dan pilpres (Pemilihan Presiden). Kemudian, dalam situasi yang kondisi UU (Pemilu) juga berbeda (dengan UU sebelumnya) terutama mengenai ambang batas parlemen, dari 3,5 persen naik menjadi 4 persen. Tentu hal ini akan punya dampak pada tingkat kompetisi pada peserta pemilu. Katakanlah kalau pada tahun 2014 peserta pemilu tingkat nasional 12 partai dengan ambang batas 3,5 persen, ada 10 partai yang lolos. Artinya hanya menyisihkan dua partai. Pemilu kali ini dengan peserta pemilu 16 parpol dengan ambang batas 4 persen tentu bukan hal yang mudah. Seandainya ada 8 partai yang lolos (sebagaimana asusmi lembaga survei), berarti 16 parpol ini akan bersaing untuk menjadi 8 besar. Artinya ini kompetisinya keras betul antara peserta pemilu.

Kemudian, ada proporsional terbuka. Itu berarti sesama caleg dalam satu parpol pun bisa berkompetisi untuk mendapat suara terbanyak untuk bisa di konversi suaranya menjadi kursi. Artinya dua faktor inilah membedakan pengawasan pemilu 2019. Terkait pengawasan ini menjadi kerja keras bagi jajaran kami untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

Ada penambahan tugas Bawaslu yang diberikan oleh UU Pemilu. Apakah Anda menganggap itu sebagai beban?

Pada dasarnya fungsi Bawaslu itu pengawasan dan pencegahan. Dengan adanya upaya pencegahan dalam konteks pengawasan diharapakan potensi pelanggaran tidak terjadi atau minimal pelanggaran pemilu itu bisa dieliminir. Tetapi ketika fungsi pertama sudah maksimal tapi masih terdapat dugaan pelanggaran, masih terdapat pelanggaran administrasi atau pidana pemilu maka fungsi berikutnya adalah penindakan. Di sinilah dituntut peran Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu. Bawaslu harus bisa menegakkan keadilan pemilu bagi peserta pemilu dengan aturan hukum.

Terkait pidana pemilu, pidana itu adalah ultimum remidium. Obat terakhir ketika tahapan sosialisasi pencegahan dan sebagainya sudah dilakukan tetapi masih muncul juga pelanggaran. Berarti, atas nama keadilan pemilu harus kita tegakkan pidana itu. Kini ada fungsi ajudikasi. Ini yang saya kira hal yang bisa dibilang baru (bagi Bawaslu) dalam pemilu. Penanganan pelanggaran administratif melalui mekanisme ajudikasi dengan output-nya berupa putusan. Artinya apa? Fungsi Bawaslu ini dari hulu sampai hilir. Hulunya pencegahan, di tengah-tengah ada penindakan, kemudian ada juga quasi-peradilan yang output-nya adalah putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu contohnya kemarin pada saat pendaftaran atau pencalonan. Ada orang yang oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk masuk DCS (Daftar Calon Sementara) atau DCT (Daftar Calon Tetap). Orang tersebut dapat men-challenge lewat Bawaslu dan Bawaslu bisa mengoreksi atas apa yang sudah dilakukan KPU, apakah ini sudah benar atau belum. Kalau KPU benar kita kuatkan; tapi kalau salah, kita koreksi dengan putusan. Dengan begitu keberadaan Bawaslu semakin kuat sebagai check and balancedalam pengawasan pemilu.

Bagaimana kesiapan SDM Bawaslu untuk menjalankan fungsi ajudikasi?

Mau tidak mau ya harus siap. Misalnya (Bawaslu) kabupaten/kota (yang) permanen kan baru (tahun) 2019 ini. Begitu kami dilantik pada 15 April 2018, hitungan bulan saja(mereka) langsung bekerja menjalankan fungsi ajudikasi tadi. Kita memang bekerja keras untuk membangun kapasitas, capacity building secepatnya. Masih banyak kekurangan. Tetapi karena ini sudah diperhadapkan kepada kami jadi harus dilakukan dan tentunya berjalan. Kalau ada kekurangan akan kami perbaiki  kapasitas hingga ke Bawaslu jajaran paling bawah. Kegiatan kami semacam Rakor (rapat koordinasi), Bimtek (Bimbingan Teknis) yang sifatnya teknis untuk meng-upgrade pengetahuan mereka dalam rangka melakukan fungsi-fungsi itu tadi.

Mengingat salah satu kontestan Pilpres adalah petahana, sorotan publik begitu tinggi terhadap netralitas penyelenggara. Bagaimana Anda meyakinkan publik Bawasu benar-benar netral?

Pada dasarnya kami sudah bekerja secara profesional. Putusan kami tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Tapi kami harus dapat menunjukkan kami bisa profesional. Misalnya setiap ada laporan dan temuan yang cukup bukti kami tindak lanjuti baik dari 01 maupun 02. Satu hal misalnya ketika ada laporan kasus Gubernur DKI soal jari, sesuai SOP, kami klarifikasi. Kalau tidak terbukti yah kita tidak tindak lanjuti. Juga terkait Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) kan sempat ramai juga. Memang pidana pemilunya tidak terbukti. Tetapi ada peraturan perundang-udangan lain yang dilanggar yaitu UU Pemerintah Daerah. Kami ikuti aturannya seperti apa. Jadi tidak benar kalau kami dianggap condong ke pasangan calon tertentu. Ada koridor Undang-Undang yang kami laksanakan.

Kemajuan teknologi berimbas pada penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks penyeleggaraan pemilu adalah kekhawatiran deligitimasi penyelenggara. Bagaimana Bawaslu melihat ini?

Menurut kami ini tantangan di dunia digital. Semua orang bisa memberitakan. Yang paling penting adalah menunjukkan profesionalitas. Artinya, di luar orang yang mengatakan itu juga ada survei yang mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara juga tinggi. Kemarin Saiful Mujani (Saiful Mujani Reseacrh Center) yang menyebutkan kita di angka 80 persen kan. Artinya kan optimisme dan kepercayaan masih ada. Ini menjadi pelecut bagi kami untuk meningkatkan kapasitas atau integritas jajaran kami sampai ke bawah. Namanya di dunia tidak akan mungkin semuanya menilai baik. Tetapi ini mendorong kami untuk bekerja secara profesional, mandiri, dan berintegritas.

Ada harapan agar Bawaslu konsisten mengeluarkan setiap putusan demi menjaga kepastian hukum. Misalnya, dalam kasus napi koruptor dan kasus OSO.

Sebenarnya kami tetap konsisten. Atas persoalan napi koruptor kami konsisten juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya Konstitusi dan UU Pemilu menyebutkan demikian, (mantan narapidana) masih mempunyai hak politik. Hak politik orang itu hanya bisa dicabut oleh putusan pengadilan. Jika UU tidak mengatur ya.. (kenapa PKPU mengatur?) Jadi itulah pertama konsistensi kami. Kami menegakkan aturan. Yang kemudian dibandingkan dengan kasusnya OSO (Oesman Sapta Odang) sebenarnya kami juga konsisten dengan putusan MK. Satu contoh misalnya ketika awal OSO mengajukan sengketa waktu belum ada putusan pengadilan kami konsisten. Waktu itu kami tolak karena ada putusan MK. Tetapi begitu proses berikutnya berubah, ada putusan PTUN. Ini kan ada fakta hukum baru. Tentu kami tetap mempertimbangkan putusan MK dan juga mempertimbangkan putusan PTUN sebagai lembaga peradilan yang sah. Maka apapun harus kita hormati sebagai pelaksana.

Jadi meskipun hakim dalam memutus perkara kemudian ada yang mengatakan hakim memutus dalam peradilan yang sesat apakah hakim tidak akan mengeksekusi? Hakim akan tetap eksekusi sepanjang tidak ada pengadilan Peninjauan Kembali (PK) atau yang mengubah putusan pengadilan itu. Ini yang menjadi konsistensi kami. Karena ada putusan PTUN maka dalam putusan soal OSO, kami juga mempertimbangkan putusan MK. Putusan MK itu substansinya double jabatan. Yang dikhawatirkan konflik kepentingan. Itu kapan terjadi? Nanti ketika terpilih. Untuk itu putusan kami OSO harus masuk misalkan nanti kalau dia terpilih baru dia menentukan pilihan. Di partai atau DPD. Artinya substansi putusan MK itu kami pertimbangkan. Hanya soal waktu saja.

Walaupun dengan begitu ada yang melihat Bawaslu membuat norma baru?

Tidak buat (norma baru) juga. Kita kan sebagai pelaksana UU dan itu kan belum diatur sebelumnya dan amar putusannya jelas. Di UU Kekuasaan Kehakiman tidak ada lembaga peradilan yang superior. Semuanya sama. Memang ada problem konflik ketatanegaraan antara putusan MK soal rangkap jabatan, putusan MA soal uji materi Peraturan KPU itu, dan putusan PTUN. Tentu kami sebagai pengawas pemilu menegakkan keadilan Pemilu. Di sanalah fungsi kami harus ada.

Pesan Bawaslu untuk publik?

Pertama mari kita sukseskan bersama pemilu ini. Ini bukan hanya hajat KPU dan Bawaslu. Tetapi juga hajat seluruh komponen bangsa Indonesia. Maka, mari kita punya peran masing-masing jaga sebaik-baiknya. Masyarakat kami harapkan berpartisipasi untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya, jangan golput. Meskipun memilih itu bukan kewajiban, tapi saya kira ini adalah hak yang eksklusif yang lima tahun ada. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab harus menentukan pilihan pada 17 April 2019. Selain aktif menentukan hak pilihnya,  juga aktif melakukan pengawasan. Mengawasi mulai prosesnya hingga hasilnya. Jadi awasi hak pilih yang telah kita gunakan itu sampai betul-betul jadi suara yang tidak termanipulasi. Gunakanlah hak pilih dan awasi prosesnya.

Sumber.hukumonline

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Ketua Bawaslu, Abhan: Kompetisi Pemilu 2019 Lebih Keras

Arsip Berita

Copyright © 2019 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE