-

Ini 3 Poin Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI

 Sabtu, 17 November 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 1336 

Paket kebijakan ekonomi pemerintah selama ini dianggap belum efektif. Pemerintah diminta mengevaluasi paket kebijakan yang selama ini telah diluncurkan.

EKONOMI- Pemerintah kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong kelancaran investasi di dalam negeri. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-XVI tersebut,setidaknya terdapat tiga poin yang menjadi sasaran pemerintah untuk kemudian diatur dalam peraturan, yaitu pemberian keringanan pajak, relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan pengaturan devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam (SDA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan paket kebijakan ekonomi ini untuk merespons perkembangan ekonomi global saat ini yang memberi tekanan terhadap domestik. Sehingga, paket kebijakan ini akan memberi dampak positif terhadap ketahanan ekonomi domestik.

“Kalau investasi masuk itu jangkanya bisa lebih menengah. Tetapi dengan ini (paket kebijakan) semua, kami percaya akan meningkatkan kepercayaan investor pemilik dana sehingga capital inflow-nya (modal masuk) juga berlanjut apalagi indikasinya sudah sangat jelas, market sudah yakin bahwa Rupiah itu sudah terlalu murah,” kata Darmin seperti dilansir situs Setkab, saat mengumumkan paket kebijakan di Istana Negara, Jumat (16/11).

Tiga poin yang termasuk dalam paket kebijakan ke-XVI:

1. Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau perluasan Tax Holiday.

2. Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI)

3. Pengaturan devisa hasil ekspor untuk Sumber Daya Alam (SDA).

Untuk kebijakan pengurangan pajak atau tax holiday  sebetulnya sudah diterbitkan melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pada PMK tersebut hanya memuat sektor industri pionir yang berhak mendapatkan tax holiday. Sedangkan, paket kebijakan kali ini juga mencangkup pada sektor industri lain seperti besi baja dan turunannya, petrokimia dan kimia dasar.

Selain itu, perluasan tax holiday ini juga ditujukan untuk industri agribisnis dan pengolahan dari hasil-hasil pertanian, dan industri digital atau robotik. Dia mencontohkan industri agribisnis seperti kelapa sawit dan karet.

Mengenai DNI, Darmin mengatakan pemerintah akan membuka sektor-sektor usaha baru yang akan terbuka bagi modal asing. Namun, dia belum merinci sektor usaha yang akan dibuka bagi asing. Dia berharap dengan terbukanya sektor usaha bagi asing maka semakin meningkatkan investasi di dalam negeri.

“Kenapa DNI? Karena kami ingin investasi masuk besar baik dalam negeri maupun PMA (penanaman modal asing). Nanti, kami evaluasi secara detil sektor mana yang akan kami tambah (batasan modal) jadi 67-75 persen atau 100 persen,” jelas Darmin.

Poin terakhir, paket kebijakan mengenai pengaturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya. Darmin menjelaskan aturan tersebut diperlukan agar menahan devisa yang selama ini tidak masuk ke dalam sistem keuangan nasional atau perbankan. Menurutnya, selama ini eksportir dengan bebas tidak menempatkan devisanya di perbankan nasional sehingga turut memengaruhi perlemahan nilai tukar Rupiah.

Dianggap Belum Efektif

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Srihartati mempertanyakan efektifitas paket kebijakan yang telah pemerintah umumkan selama ini. Menurutnya, dampak paket kebijakan hingga saat ini belum signifikan menjaga ketahanan ekonomi.

Enny menyoroti kebijakan tax holiday yang beberapa kali telah ditetapkan sejak pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi pertama kali. Menurutnya, implementasi kebijakan tax holiday tersebut tidak berjalan sehingga banyak perusahaan tidak merasakan manfaat relaksasi pajak tersebut.

“Selama ini sudah berapa perusahaan yang dapat tax holiday? Enggak ada. Sehingga ini jadi enggak menarik dan menjadi distrust (ketidakpercayaan) dunia usaha,” kata Enny.

Lebih lanjut, Enny juga meragukan implementasi paket kebijakan ekonomi kali ini berjalan sehingga dapat menarik investasi di dalam negeri. Untuk itu, dia justru mengimbau agar pemerintah seharusnya mengevaluasi paket kebijakan yang telah diluncurkan sejak awal.

“Pemerintah seharusnya mengevaluasi dulu paket kebijakan 1 sampai 3, apakah semuanya sudah berjalan. Jangan memberi ketidakpastian pada dunia usaha sehingga memunculkan distrust kepada pemerintah,” imbuhnya.

(sumber.hukumonline/poto.net)

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Ini 3 Poin Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE