-

DPR Berupaya Lima Capim KPK Terpilih Tidak Anti Sistem Bernegara

 Selasa, 10 September 2019  | LintasBarat.com |  Dilihat 162 

Pansel Capim KPK beri penjelasan terkait beragam persoalan dalam proses seleksi hingga terpilihnya 10 nama terbaik kepada Komisi III DPR.

HUKUM- Uji kapatutan dan kelayakan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) mulai digelar. Sebanyak 10 Capim KPK yang disodorkan Pansel mulai menjalani seleksi pembuatan makalah di Komisi III DPR. Seleksi uji kelayakan dan kepatutan ini dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (11/9) mendatang.

“Hari ini sudah tahapan seleksi. Mudah-mudahan Rabu malam atau Kamis (12/9) sudah dapat melakukan pemilihan,” ujar Wakil Ketua Komisi III Herman Hery di Komplek Gedung Parlemen, Senin (9/9/2019). 

Menurutnya, Komisi III DPR telah menyiapkan 15 pertanyaan. Dari belasan pertanyaan itu bakal diundi dan diambil oleh masing-masing calon. Setelah itu, pertanyaan itu bakal disampaikan ke calon untuk diurai jawabanya berdasarkan pandangan para calon. Sebelum uji makalah ini digelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Pansel dengan Komisi III DPR. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa menyangsikan 10 Capim KPK dapat selaras dengan langkah DPR dan pemerintah. Karenanya, perlu ada kesamaan pandangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Desmon berharap lima orang terpilih nantinya punya arah yang sama, khususnya dalam penataan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang transparan.

“Bukan sebaliknya malah saling serang antar institusi negara. Ini ada apa, komisioner KPK itu dipilih DPR. Tapi ketika terpilih malah tidak percaya dengan DPR,” keluhnya.

Senada, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan berdasarkan pengalaman seleksi capim KPK, setelah lima orang terpilih secara definitif malah berbalik menyerang DPR. Padahal, harapannya calon terpilih dapat seirama dan bisa berkoordinasi dengan baik dengan DPR. “Bukan sebaliknya, pimpinan KPK kerap berseberangan pandangan dengan DPR,” kata Masinton.

Seperti, saat DPR membuat Pansus KPK, lembaga antirasuah ini malah menolak. Begitu pula dengan upaya DPR merevisi UU KPK. Dia berharap agar lima calon terpilih nantinya tidak memiliki jalan pikir yang anti sistem bernegara. “Jangan sampai kita pilih capim KPK yang cara berpikirnya anarko, tidak mau diatur sistem negara. Jangan sampai kesusupan orang seperti ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Syafii menyayangkan dua petahana tak lolos dalam seleksi Capim KPK kali ini. Padahal, Laode Muhamad Syarif, misalnya, kata Syafii, kerap menjadi terdepan saat memberi keterangan di Komisi III DPR. Syafii mengaku khawatir dari 10 nama yang disodorkan Presiden sebagai hasil seleksi di Pansel Capim KPK 2019 ini.

Salah satu kekhawatirannya, lima orang Capim KPK terpilih nantinya malah mempersoalkan produk hukum di DPR. Karena itu, Romo meminta Pansel meyakinkan Komisi III agar dapat memilih calon yang sesuai dengan kriteria dan dapat sejalan berbagai pandangan DPR dalam pemberantasan korupsi. “Tolong yakinkan kami agar kita mantap melakukan uji kelayakan 10 orang ini,” ujarnya.

Orientasi pencegahan

Menanggapi ini, Ketua Pansel Capim KPK periode 2019-2023, Yenti Ganarsih mengatakan sejak awal ditunjuk Presiden, Pansel bekerja berbasis pada data dan informasi. Seperti pengetahuan calon terhadap 16 tahun KPK berdirinya, hingga pemahaman calon atas sejumlah persoalan di internal lembaga antirasuah ini.

Menurut Yenti, 10 orang nama terpilih sudah terlihat visi dan misinya serta motivasinya saat tahapan seleksi psikologi hingga wawancara. Pansel pun yakin 10 nama ini memiliki integritas, motivasi, pengalaman, kompetensi, dan kepribadian yang baik. “Yang pasti tidak ada titipan ke Pansel. Kalaupun ada, kita abaikan saja dan tak perlu dihiraukan,” ujarnya.

Anggota Pansel Hendardi mengatakan sebelum bekerja, Pansel mendapat arahan dari Presiden agar memilih putera-puteri terbaik untuk memimpin KPK serta berorientasi pada pencegahan. Karenanya, pola pemberantasan korupsi bergeser dari penindakan menjadi pencegahan. Pola tersebut dikarenakan adanya evaluasi KPK berdasarkan kacamata presiden. “Itu diarahkan ke kami,” kata Hendardi mengungkapkan. 

Soal metode seleksi, menurut Hendardi terdapat penambahan metode seleksi dari sebelumnya yakni deteksi radikalisasi. Maklum hal itu ditempuh mengingat peristiwa kekinian soal isu radikalisasi. Hendardi mengakui kerja-kerja Pansel kerap menuai kritik, tetapi Pansel bukanlah pemuas semua pihak. Dia tidak ambil pusing dengan berbagai kritik tersebut karena kritik bentuk kebebasan berpendapat yang dinilai wajar di era demokrasi. “Tapi kami tidak mau didikte dengan mengatasnamakan publik,” dalihnya.

Berjalan sesuai prosedur

Yenti melanjutkan beragam tudingan dan kritikan, Pansel tetap berjalan dalam setiap tahapan seleksi dan berupaya sesuai prosedur yang berlaku. Mulai soal Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hingga radikalisme. Menurut Yenti, 10 nama yang disodorkan ke Presiden hingga ke Komisi III merupakan hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami sejak awal sudah kerja keras, tapi itu bagian dari dinamika yang harus kita hadapi, Alhamdulillah. Kami mencoba merasakan itu (kritikan dan tudingan). Silakan saja dinilai, apakah yang sudah kita sampaikan ada yang tidak benar?” 

Anggota Pansel Prof Indriyanto Senoadji menambahkan kaitan LHKPN merujuk Pasal 29 huruf k UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Kata “mengumumkan” mesti diartikan ketika calon terpilih secara definitif. Dia beralasan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap capim. Sebab, para pendaftar tidak hanya berasal penyelenggara negara, PNS, aparat penegak hukum, tetapi ada yang berasal dari akademisi dan advokat.

“Jadi sangat tidak layak kalau penyelenggara negara melaporkan, yang lain tidak. Ini sebenarnya agar ada equal treatment saja,” dalihnya.

Menurutnya, tak pernah ada pemahaman di Pansel, integritas calon diukur saat pendaftaran. Sebagai salah satu tim perumus UU KPK dan pernah berada di dalam lembaga antirasuah itu, cukup memahami sejarah pembentukan Pansel dan rekrutmen Capim KPK. Karena itu, Indriyanto enggan menggubris suara-suara sumbang di luar Pansel.

“Baru sekarang aja (Seleksi Capim KPK periode 2019-2023) ribut. Ributnya karena Panselnya sejak awal sudah enggak dipercaya, ya saya sih tetap jalan saja,” katanya.

Sumber.hukumonline

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : DPR Berupaya Lima Capim KPK Terpilih Tidak Anti Sistem Bernegara

Arsip Berita

Copyright © 2019 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE