-

Bupati Buton Selatan Ditetapkan Tersangka Suap

 Jumat, 25 Mei 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 4056 

HUKUM- Kabupaten Buton Selatan yang merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Buton pada 2014 lalu juga tidak lepas dari kasus korupsi. Agus Feisal Hidayat, selaku Bupati Buton Selatan telah resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Modusnya, apalagi kalau bukan bancakan proyek di lokasi Buton Selatan. Modus seperti ini memang kerap dilakukan oleh para kepala daerah di wilayahnya masing-masing dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya itu ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena diduga menerima suap.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan asal muasal terjadinya peristiwa ini yang bermula dari hasil tangkap tangan. KPK, kata Basaria sudah melakukan penyelidikan sejak 18 April 2018 setelah mendapat informasi dari masyarakat hingga diputuskan untuk bergerak melakukan penangkapan.

"Dalam OTT (operasi tangkap tangan), KPK mengamankan total 11 orang, yaitu AFH (Agus Feisal Hidayat) Bupati Buton Selatan periode 2017-2022," kata Basaria, Kamis (24/5).

Selain Bupati, 10 orang lainnya yaitu YSN (Laode Yusrin) selaku ajudan Bupati Buton Selatan, TK (Tony Kongres) Swasta/Kontraktor PT BBM (PT Barokah Batauga Mandiri), NSR (Laode Muhammad Nasrun) Supir Bupati Buton Selatan, ASW (Aswardy) pegawai PT BRI/Orang kepercayaan Tony.

Kemudian dalam operasi penangkapan itu juga ikut terjaring F (Fanny) Swasta/Keponakan Tony, E (Elvis) Bendahara Sekretariat Pemkab Buton Selatan, T (Theo) Pengurus proyek di Pemkab Buton Selatan, A (Ari), Konsultan Politik, J (Jossi Daniel Sedona) Konsultan Politik, dan S (Syamsudin) Konsultan Politik.

Kronologi

Pada Selasa, 22 Mei 2018 siang sekitar pukul 13.30 WITA tim mendapat informasi ada permintaan dari TK kepada ASW untuk menyediakan uang Rp200 juta dan kemudian agar diberikan kepada Laode Yusrin. Penyidik juga mendapat hasil sadapan dengan penggunaan kalimat "ambilkan itu kari dua ritong” yang dihubungkan dengan nilai uang Rp200 juta.

Sekitar pukul 14.00 WITA Yusrin bertemu dengan Aswardy di Bank BRI di daerah Bau Bau. Sekitar pukul 14.50 WITA Yusrin terpantau ke luar dari Bank BRI dengan membawa tas laptop berwarna biru berisi uang Rp200 juta.

"Pada Rabu sore, 23 Mei 2018, sekitar pukul 16.40 WITA tim mengamankan YSN di jalan sekitar rumah jabatan Bupati Buton Selatan. Tim lainnya kemudian mengamankan TK di kediamannya," ujar Basaria.

Setelah itu, berturut turut hingga pukul 21.00 tim mengamankan AFH bersama sama NSR, A dan E di rumah jabatan Bupati Buton Selatan, F diamankan di kediaman TK, S dan J diamankan di kediaman S. Dan, T diamankan di kediamannya. Selain mengamankan 11 orang tersebut, tim juga mengamankan uang total Rp409 juta dari S dan J yang diduga termasuk uang Rp200 juta yang dibawa YSN dan Bank BRI sehari sebelumnya.

Uang Rp409 juta dan alat kampanye pemilihan Gubernur Sultra salah satu pasangan calon ditemukan di rumah S yang merupakan konsultan politik. "Dari tangkap tangan ini, tim total mengamankan uang tunai Rp409 juta, buku tabungan, barang bukti elektronik dan catatan proyek," ujar Basaria.

Konstruksi perkara ini yaitu diduga AFH menerima total Rp409 Juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Dan sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemkab Buton Selatan. "TK diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati," sambung Basaria.

Dalam kegiatan ini KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu: Rupiah Rp409 juta (dalam pecahan seratus ribuan). Lalu Buku tabungan bank BRI atas nama Aswardy terkait penarikan Rp200 juta Buku tabungan bank BRI Anastasya (anak TK) terkait penarikan Rp200 juta, barang bukti elektronik Catatan proyek di Pemkab Buton Selatan serta seperangkat alat alat kampanye salah satu Cawagub Sultra.

Diduga sebagai Pemberi TK (Tonny Kongres) Swasta/Kontraktor disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

sumber.hukumonline.com

 

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Bupati Buton Selatan Ditetapkan Tersangka Suap

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE