-

Bola Panas Peraturan KPU Dilempar ke Mahkamah Agung

 Selasa, 11 September 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 5126 

KPU dan Bawaslu bersikukuh pada pandangan dan keputusan masing-masing.

POLITIK- Bola panas pencalonan mantan narapidana kasus korupsi, pelecehan seksual anak dan bandar narkoba kini bergulir ke Mahkamah Agung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap pada pendirian masing-masing. Komisi memandang bahwa Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus dipatuhi para pihak yang terkait dengan pemilu, termasuk Bawaslu, karena regulasi itu sudah diundangkan dan masih berlaku.

Sebaliknya, Bawaslu menganggap putusan lembaga pengawas pemilu di daerah yang mengabulkan gugatan mantan napi korupsi sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Mantan napi punya hak untuk dipilih sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu juga memandang Peraturan KPU itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perbedaan sikap penyelenggara dan pengawas pemilu itu sudah menjadi rahasia umum. Kini, bola panas itu dilempar ke Mahkamah Agung (MA). Penyelesaian lewat judicial review ke Mahkamah Agung dianggap sebagai solusi terbaik secara yuridis. Apalagi, faktanya, sudah ada beberapa pemohon yang telah mendaftarkan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

Memang, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap pengujian PKPU di MA paling lambat 30 hari setelah sebuah Peraturan KPU diundangkan oleh Kemenkumham. Setelah itu, MA diberikan kesempatan untuk memutus pengujian Peraturan KPU paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Persoalannya, jika pada saat yang sama ada pengujian UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung harus menunda pemeriksaan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.

Penundaan itu juga dikonfirmasi Mahkamah Agung. Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, menegaskan Mahkamah Agung menunda proses uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, pada saat bersamaan Mahkamah Konstitusi sedang menguji UU Pemilu yang menjadi batu uji Peraturan KPU tersebut. “Dihentikan (ditunda) oleh MA, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Suhadi saat dihubungi hukumonline, Selasa (4/9).

Sikap Mahkamah Agung ini bukan tanpa dasar hukum. Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XV/2017 menegaskan makna ‘dihentikan’ dalam Pasal 55 UU MK harus dimaknai ditunda pemeriksaannya untuk sementara.

Dengan kata lain, besar kemungkinan MA tidak akan memutus permohonan uji materi Peraturan KPU sebelum Mahkamah Konstitusi memutus pengujian UU Pemilu. Sepanjang permohonan itu belum diputus, polemik boleh tidaknya napi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif akan terus muncul. Faktanya, jumlah putusan Bawaslu yang ‘mengizinkan’ mantan napi tiga perkara pidana tersebut semakin banyak; hingga Selasa (04/9) malam, sudah 17 belas putusan.

Karena itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini berharap MA melihat pengujian Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 sebagai langkah yang sifatnya khusus. Mahkamah Agung perlu memanfaatkan momentum ini untuk mengatasi persoalan ketatanegaraan. Sikap ini berbeda dengan pemahaman pada umumnya yang memandang pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pemilu.

Titi melihat kekhususan pada Peraturan KPU ini karena rentang waktu yang disediakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU tidak banyak. Bisa dibayangkan ketika Undang-Undang memberi ruang selama 30 hari kepada MA untuk memutus uji materi PKPU sejak permohonan diajukan ke MA, sementara saat ini MA menunggu putusan MK, sedang MK masih berada dalam jadwal penyelesaian sengketa Pilkada. Titik mengkhawatirkan majelis hakim agung nanti memutuskan permohonan itu berdasarkan alasan daluarsa alias waktunya sudah lewat.

“MA wajib memutus paling lambat 30 hari setelah permohonan pengujian diterima. Jadi sebenarnya MA dalam konteks ini karena spesifik ketentuan khusus untuk pengaturan uji materi maka mau tidak mau merujuk Pasal 76 (UU Pemilu) mestinya, dan daluwarsa itu menjadi pegangan,” ujar Titi.

Bola panas itu kembali dilempar ke pundak Mahkamah Agung. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, mempersilakan MA memutus. Mahkamah Agung tidak perlu menunggu putusan uji materi UU Pemilu. Fajar beralasan norma UU Pemilu yang diuji di MK saat ini tidak berkaitan dengan norma Peraturan KPU yang diuji di MA. Menurut Fajar, tidak ada alasan bagi MA untuk menunda uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. “Tidak saling terkait (kedua norma yang sedang diuji,” tegasnya.

DKPP

UU Pemilu mewajibkan KPU melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. KPU bersikap menunda melaksanakan putusan Bawaslu. Menurut Titi, Peraturan KPU hingga kini masih sah dan berlaku. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tidak berlaku. Oleh karena itu, KPU perlu juga memastikan langkahnya tidak bertentangan dengan Peraturan KPU yang dia buat sendiri.

“KPU ingin memastikan bahwa tindak lanjut itu tidak bertentangan dengan regulsai yang sah dan berlaku. Karena dia juga harus taat kepada asas kepastian hukum,” ujar Titi.

Tak pelak, sikap KPU tersebut mengundang respons mantan terpidana korupsi yang telah diterima gugatannya oleh Bawaslu. Misalnya, M. Taufik. Politisi Partai gerindra ini berniat melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika tetap tak menjalankan putusan Bawaslu. Gugatan Taufik termasuk salah satu yang dikabulkan lembaga pengawas pemilu.

Komisioner KPU, Ilham Saputra, mempersilakan para pihak menempuh upaya hukum atas persoalan ini. Jika ada pihak yang menganggap anggota KPU melanggar kode etik bisa dilaporkan ke DKPP. Sedangkan jika keberatan atas Peraturan KPU, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

“Kami hadapilah. Kami akan tetap istikomah terhadap jalan kami. Jadi tidak apa-apa karena kanalnya ke DKPP. Kalau kami dianggap melanggar kode etik yah laporkan ke sana. Saya kira itu kita hormati saja dan kami siap menghadapinya”.

Titi Anggraini melihat DKPP sebagai forum penyelesaian lainnya. Ia meminta DKPP mampu melihat posisi KPU secara utuh agar tidak semata-mata menjadikan putusan Bawaslu sebagai pertimbangan. Titik mengajak DKPP memahami alasan di balik sikap KPU menunda pelaksanaan putusan Bawaslu.

“KPU bukan tidak punya iktikad baik. Kan KPU mengatakan menunda eksekusi sampai dengan putusan MA yang berkekuatan hukum mengikat. Karena memang peraturan KPU juga menjadi pedoman kerja bagi KPU,” tutup Titi.

Sumber. hukumonline

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Bola Panas Peraturan KPU Dilempar ke Mahkamah Agung

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE