-

Anggota KPU Kerinci Dituduh Pernah Terlibat Parpol

 Kamis, 17 Desember 2015  | LintasBarat.com |  Dilihat 900 

LINTAS BARAT - Anggota KPU Kabupaten Kerinci periode 2013-2018 Karyadi, Rabu (16/12), menjalani sidang etik DKPP atas tuduhan pernah terlibat partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, syarat mendaftar anggota KPU harus sudah mengundurkan diri dari parpol paling lambat lima tahun.

Sementara itu, dari yang disampaikan Pengadu Wandiadi, Karyadi pernah terdaftar dalam kepengurusan PDIP di Kerinci dari tingkat pengurus anak cabang (PAC) sampai tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) pada 2005 sampai 2015. Jadi berdasarkan ketentuan undang-undang itu, Karyadi jelas tidak memenuhi syarat menjadi anggota KPU Kerinci karena syarat jeda lima tahun tidak terpenuhi.

“Yang saya sampaikan benar adanya. Teradu mungkin bisa saja mengatakan lain. Tapi saya punya saksi dua orang yang dapat menjelaskan ini,” kata Wandiadi yang juga Sekretaris LSM Smart Kerinci.

Karyadi memang membantah semua tuduhan Pengadu. Dalam jawabannya, dia menampik nama Karyadi yang menjadi pengurus PDIP itu adalah dirinya. Dia mengaku tidak berada di Kerinci antara tahun 1991 sampai awal 2007. Saat itu, dia berada di Jakarta dan Bandung. Atas alasan itu, menurutnya, tidak mungkin menjadi pengurus PDIP Kerinci mulai tahun 2005.

“Saya ke Kerinci baru Juni 2007 sebagai jurnalis Warta Polisi. Kemudian pada 2008 menjadi Panwascam Gunung Kerinci dan PPK pada 2009. Kalau saya terlibat parpol, tentunya tidak bisa menjadi Panwascam atau PPK waktu itu,” terang Karyadi.

Ketua Majelis Valina Singka Subekti menyampaikan bahwa perkara ini bisa menjadi berat. DKPP tidak segan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap jika ada bukti kuat yang dapat menunjukkan Teradu memang benar-benar terlibat parpol sebelum jeda yang ditentukan undang-undang.

Namun sayang, sidang kali ini belum dapat mengungkap bukti-bukti yang kuat. Bukti Pengadu berupa SK kepengurusan PDIP yang tercantum nama Karyadi tidak dapat membuktikan bahwa itu benar Karyadi Anggota KPU Kerinci. Pengadu maupun saksi yang dihadirkan juga tidak dapat memberikan bukti tambahan seperti misalnya absensi kehadiran dalam rapat-rapat ataupun foto-foto kegiatan Teradu di PDIP.

Hal yang sama bagi Teradu Karyadi. Sebagai tertuduh, bukti yang diberikan baru dua dan tidak kuat secara hukum. Bukti pertama yaitu surat keterangan dari Ketua DPC Kerinci Edison. Di surat tersebut memang diterangkan bahwa Teradu Karyadi bukan yang dimaksud dengan Karyadi di PDIP. Namun surat tersebut dinilai tidak kuat karena tidak terdapat kop resmi dari PDIP alias kosongan. Bukti kedua berupa surat pernyataan dari PAC Gunung Kerinci yang isinya menyatakan ketidakterlibatan Karyadi di PDIP. Tetapi surat itu juga dianggap bermasalah karena penanda tangan surat ternyata sudah tidak menjabat sebagai pengurus PAC.

Di akhir sidang, baik Pengadu maupun Teradu menyanggupi akan melengkapi bukti yang dibutuhkan paling lambat tiga hari dari hari ini, atau Sabtu (19/12). Sidang ini dilaksanakan secara video conference (vidcon). Ketua Majelis Valina Singka Subekti memimpin dari Ruang Vidcon Lt. 2 Bawaslu RI, Jakarta. Sedangkan Anggota Majelis yang merupakan anggota Tim Pemeriksa Dareah (TPD) Jambi yaitu Jhoni Najwan, Rozali, Pahmi, dan Ribut Suwarsono beserta Pengadu, Teradu, dan saksi berada di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi. (sumber.dkkp ri/Arif Syarwani)

 

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Anggota KPU Kerinci Dituduh Pernah Terlibat Parpol

Arsip Berita

Copyright © 2017 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE