-

Akademisi Kritik Efektivitas UU PPHI, Begini Jawaban Pemerintah

 Jumat, 27 Juli 2018  | LintasBarat.com |  Dilihat 2754 

Simposium hukum ketenagakerjaan yang digelar di Bandung mengungkap beragam pandangan tentang Pengadilan Hubungan Industrial.

HUKUM- Hubungan kerja antara buruh dan pengusaha tak selamanya berjalan baik, dalam perjalanannya bisa terjadi perselisihan. Sejak 14 tahun lalu sampai sekarang UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) masih menjadi rujukan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, sejumlah akademisi mengungkapkan kritik terhadap efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berjalan selama ini. Kritik itu antara lain datang dari Ida Susanti. Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung ini pernah melakukan penelitian mengenai PPHI. Hasilnya, sejumlah kalangan mengeluhkan panjangnya proses penyelesaian perselisihan melalui mekanisme sebagaimana diatur UU PPHI. UU PPHI juga hanya membatasi jenis perselisihan menjadi empat yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Menurut Ida, masih banyak perselisihan ketenagakerjaan yang belum diakomodasi UU PPHI seperti perselisihan antar serikat di luar perusahaan atau di tingkat federasi dan konfederasi. Ida mengusulkan agar UU PPHI mencakup juga perselisihan ketenagakerjaan lain yang lebih luas.

 

Dalam symposium berkembang juga pandangan yang menilai bahwa pelaksanaan UU PPHI belum efektif. Terbatasnya jangka waktu yang diberikan UU PPHI kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui bipartit dianggap terlalu singkat sehingga proses bipartit kurang optimal. Kemudian tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang tidak patuh terhadap proses bipartit, misalnya salah satu pihak menunda, tidak hadir, sehingga proses berlarut.

Jika proses bipartit gagal, mediasi menjadi mekanisne lanjutan yang paling banyak ditempuh para pihak. Padahal ada mekanisme lain seperti konsiliasi dan arbitrase. Menurut Ida, itu terjadi karena proses mediasi relatif lebih murah, para pihak tidak mengeluarkan biaya mahal. Berbeda dengan arbitrase dimana para pihak menanggung biaya dalam jumlah yang bisa dibilang tidak murah. Regulasi yang ada juga tidak memberi aturan yang jelas mengenai konsiliasi.

Mediasi dalam UU PPHI juga berbeda dengan  UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No.30 Tahun 1999 mengatur mediasi sebagai alternatif dari pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Jika memilih mediasi berarti para pihak mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa itu. Tapi dalam UU PPHI, mediasi sebagai mekanisme eksekutif untuk mengawali penyelesaian sengketa sebelum para pihak berlanjut ke pengadilan. "Ini Perlu dirombak, UU PPHI harus selaras UU No. 30 Tahun 1999," usulnya.

Masalah lain adalah sulitnya eksekusi jika pengusaha tidak mau sukarela melaksanakan isi perjanjian bersama (PB) atau putusan PHI. Ida menjelaskan putusan PHI sulit dieksekusi karena melibatkan banyak lembaga yang saling terpisah. Tercatat dari 306 permohonan eksekusi di PHI Jakarta tahun 2015 hanya 10 eksekusi yang berhasil diselesaikan. Juru sita melakukan eksekusi hanya untuk putusan yang memiliki angka kongkrit misalnya pengusaha harus membayar  pesangon. "Eksekusi sulit dilakukan jika putusannya bersifat kualitatif, misalnya menghukum pengusaha untuk mempekerjakan kembali buruh," paparnya.

Ida berpendapat tata cara eksekusi PB dan putusan PHI harus ditempatkan langsung di bawah PHI. Sehingga eksekusi tidak rumit dan tidak melibatkan banyak lembaga yang berbeda. Dia yakin dengan begitu peluang keberhasilan eksekusi lebih besar.  

Direktur PPHI, John W Daniel Saragih, memandang pelaksanaan UU PPHI selama ini sudah efektif dan belum diperlukan perubahan. "Menurut kami UU PPHI masih efektif untuk digunakan, butuh penilaian yang mendalam apakah UU PPHI perlu direvisi atau tidak," kata John dalam kegiatan Simposium Nasional Hukum Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Universitas Parahyangan, Bandung, Kamis (26/7).

John mengatakan masalah hubungan industrial yang terjadi disebabkan banyak faktor seperti tidak terjalin komunikasi yang baik antara buruh dan pengusaha. Hal paling utama yang perlu dilakukan para pihak yang berselisih yakni berunding secara bipartit. Mencari solusi dengan musyawarah dan mufakat. Melalui dialog sosial itu diharapkan perselisihan Ketenagakerjaan yang meliputi perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat di satu perusahaan dapat dicegah atau dituntaskan.

Jika kedua pihak sudah melaksanakan perundingan bipartit tapi belum mampu memecah masalah, John mengatakan pemerintah akan turun tangan membantu penyelesaian lewat mediasi. Dia mencatat dalam beberapa tahun ini para pihak, khususnya kalangan buruh enggan menyelesaikan perselisihan sampai pengadilan karena prosesnya lama dan belum tentu menang. Mereka cenderung memilih  mediasi di dinas ketenagakerjaan baik  tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

John menghitung sedikitnya ada 3 faktor yang mempengaruhi proses mediasi. Pertama, individu yaitu mediator, jumlahnya sangat terbatas kurang dari 900 personil. Beberapa sebab minimnya jumlah mediator yaitu minat untuk menjadi petugas mediator sangat rendah, sekalipun ada petugas mediator di suatu wilayah tapi posisinya rentan dipindahkan ke dinas lain oleh kepala daerah setempat. Mekanisme lain untuk menyelesaikan PPHI yaitu konsiliasi dan arbitrase jumlah petugasnya jauh lebih sedikit ketimbang mediator.

Kedua, instansi, John mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah merekrut mediator. Petugas mediator di daerah menjadi ujung tombak untuk menjaga tercipta ya hubungan Industrial yang harmonis, oleh karenanya kepala daerah harus memberi perhatian serius. Ketiga, norma yang diatur UU PPHI, banyak kalangan menilai mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan saat ini sangat panjang mulai dari bipartit sampai Peninjauan Kembali (PK) di MA. Oleh karenanya ada usulan agar mekanisme itu di pangkas.

Namun John berpendapat proses revisi UU PPHI bakal menghabiskan waktu yang lama. Sampai saat ini UU PPHI masih efektif dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya seperti UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang PHK Di Perusahaan Swasta. Salah satu kelebihan UU PPHI yaitu mengatur jangka waktu penyelesaian perselisihan untuk setiap tahapan sehingga lebih memberi kepastian hukum kepada para pihak.

(sumer.hukumonline.com)

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : Akademisi Kritik Efektivitas UU PPHI, Begini Jawaban Pemerintah

Arsip Berita

Copyright © 2018 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE