-

13 Juta Suara Sah Pemilih 2019 Terbuang Akibat Parliamentery Threshold

 Rabu, 26 Juni 2019  | LintasBarat.com |  Dilihat 582 

POLITIK- Sebanyak 13.594.842 suara sah dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 tidak bisa dihitung menjadi perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menyebutkan bahwa aturan ambang batas perolehan suara (parliamentery threshold) menjadi penyebabnya.

“Penerapan parliamentery threshold (PT) tidak efektif dan berdampak pada terbuangnya suara sia-sia, suaranya tidak dihitung karena partai tidak lolos parliamentery threshold,” katanya dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) bersama unit kegaiatan mahasiswa FHUI, Senin (24/6).

Titi menjelaskan bahwa fakta tersebut harus menjadi pertimbangan serius soal ketentuan ambang batas perolehan suara sebesar 4%. Saat ini ketentuan tersebut diatur langsung dalam UU No.7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 414 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%. Jumlah suara sah secara nasional yang dimaksud adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.

Perludem merupakan salah satu lembaga yang sejak lama menentang pengaturan parliamentery threshold diUU Pemilu. “Seharusnya didorong ambang batas alamiah, rekayasa elektoral tidak seharusnya membuang suara sah pemilih secara sia-sia,” Titi menambahkan keterangannya saat diwawancarai hukumonline.

Berbagai kritik telah disampaikan Perludem mengenai penetapan parliamentery threshold  yang meningkat menjadi 4% dalam UU Pemilu. Alasannya, penentuan angka parliamentery threshold sebatas menjadi strategi saling jegal partai politik untuk memiliki kursi di DPR. ‘‘Basis formula penentuan besar kecil PT tidak diketahui asalnya,’’ ujarnya.

Menurut Titi, seharusnya parliamentery threshold menjadi cara untuk menghasilkan lembaga perwakilan yang efektif mewakili kelompok aspirasi di masyarakat. Sayangnya justru terjadi penerapan parliamentery threshold yang tidak efektif. Bahkan berdampak pada terbuangnya suara para pemilih yang telah berpartisipasi begitu saja.

Pendapat Titi dibenarkan oleh pakar hukum tata negara FHUI, Fitra Arsil, dalam tanggapannya di acara yang sama. Fitra menyebutkan bahwa pengaturan angka parliamentery threshold cenderung ‘tebak-tebakan’ angka tanpa penjelasan memadai.

Fitra menjelaskan bahwa hukum tata negara di seluruh negara demokratis mengakui konstitusionalitas parliamentery threshold. Bahkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah empat kali menolak permohonan membatalkan parliamentery threshold  sebesar 4% itu dalam UU Pemilu. Majelis Hakim yakin bahwa pengaturannya dalam undang-undang sebagai open legal policy yang tidak melanggar konstitusi.

Meskipun begitu, Fitra memberikan sejumlah catatan. ‘‘Tujuan parliamentery threshold itu ada bermacam-macam,’’ ujarnya kepada hukumonline. Pertama, parliamentery threshold diatur dengan tujuan politik idelogis.

Kelompok politik yang dianggap menghambat atau bertentangan dengan cita-cita negara dihambat masuk ke parlemen. Eksistensi mereka dicegah sejak awal untuk berkembang melalui saluran politik. Hal ini juga akan membuat tidak lagi ada partai politik yang kental secara ideologis. Partai politik didorong untuk meraup suara dari basis massa yang lebih luas. ‘‘Jadi tidak ada partai yang ideologis lagi, supaya bisa menampung segala lapisan pemilih,’’ kata Fitra.

Kedua, tujuan stabilitas dan efektifitas pemerintahan. ‘‘Ada anggapan kalau banyak partai di parlemen, susah ambil keputusan, susah terjadi konvensi,’’ Fitra melanjutkan penjelasannya. Padahal Presiden tetap membutuhkan kerja sama yang baik dengan parlemen dalam menjalankan pemerintahan.

Oleh karena itu, cara yang paling mudah adalah menetapkan parliamentery threshold yang tinggi agar hanya partai-partai besar yang lolos. ‘‘Tapi banyak suara terbuang, ini tidak fair dalam kebebasan berpendapat. Pembatasan jangan sampai menghilangkan suara,’’ ujarnya.

Bagi Fitra, seharusnya perolehan suara yang menggambarkan aspirasi pemilih harus dihargai dengan kursi di DPR. Artinya, calon yang sudah memperoleh suara untuk satu kursi di DPR jangan dibatalkan hanya karena perolehan suara total partainya tidak mencapai parliamentery threshold.

Satya Arinanto, Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI memaparkan sejarah pengaturanparliamentery threshold di Indonesia. Menurutnya, belum pernah ada ketentuan semacam itu dalam peraturan perundang-undangan sebelum reformasi. ‘‘Presiden B.J. Habibie yang mengusulkan agar diterapkan PT sebesar 10% dalam pemilu pertama yang akan digelar dalam era tersebut,’’ ujarnya memaparkan dalam seminar.

Ada harapan agar di masa setelah reformasi hanya akan ada paling banyak 10 partai politik yang aktif dalam politik dan ketatanegaraan Indonesia. Satya mengatakan bahwa Presiden Habibie terinspirasi oleh praktek di Jerman dimana pada saat itu. Jerman kala itu menerapkan parliamentery threshold sebesar 5%.

Ambang batas parlemen di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebesar 2 %. Ukuran ini meningkat pada pemilu 2004 menjadi 3 %, dan justru turun menjadi 2,5% di pemilu 2009. Pemilu 2014 menggunakan ukuran 3,5% untuk  parliamentery threshold.

Politisi Partai NasDem, Taufik Basari menyebutkan bahwa partai-partai yang menyetujui parliamentery threshold sebesar 4% punya alasan yang kuat saat membentuk UU Pemilu. Ia mengakui bahwa kedua tujuan yang dipaparkan Fitra sebagai latar belakang ambang batas tersebut dalam UU Pemilu. Bahkan awalnya Partai NasDem mengusulkan angka 7%.

‘‘Kami memang berharap bandul politik ke tengah, tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kalau terlalu banyak partai akan jadi masalah,’’ katanya dalam seminar. Berkaitan dengan tujuan efektifitas, Taufik menyebut parliamentery threshold untuk menyaring agar hanya ada partai politik yang berdampak dalam pembuatan kebijakan. ‘‘Kalau hanya punya dua atau tiga kursi hanya akan jadi pelengkap penderita saja,’’ Taufik menambahkan.

Pendapat berbeda disampaikan Eddy Soeparno, politisi Partai Amanat Nasional yang juga hadir sebagai narasumber. Bagi Eddy, parliamentery threshold tidak relevan apabila banyak persoalan politik Indonesia tidak dibenahi. 

Sumber. hukumonline

Kategori :
Bagikan: :

Komentar Facebook : 13 Juta Suara Sah Pemilih 2019 Terbuang Akibat Parliamentery Threshold

Arsip Berita

Copyright © 2021 • www.Lintasbarat.com • All Rights Reserved
Developed by AFAwebmedia
Powered by mE